nusakini.com--Kementerian Agama menyambut ajakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk bekerja sama dalam program pengawasan penyelenggaraan pemilu. Hal ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat menerima Bawaslu di Ruang Kerja Menag, Gedung Kemenag Lapangan Banteng, Jakarta. 

“Pada prinsipnya, Kemenag sangat mendukung ajakan Bawaslu untuk bersama-sama mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Kita malah senang diajak untuk pro aktif, karena pengawasan pelaksanaan Pemilu adalah hal yang sangat strategis,” terang Menag di Jakarta, Kamis (01/03). 

Menag melihat, agama sangat mungkin dipolitisir dalam Pilkada 2018 dan Pileg-Pilpres 2019. “Agama memang harus masuk politik. Namun posisinya bukan sebagai alat yang dieksploitasi untuk tujuan politik praktis,” ujarnya.  

“Namun, esensi agama sangat dibutuhkan untuk berpolitik yang santun dan bermarbat. Untuk itu, ajakan Bawaslu sangat kami terima dengan tangan terbuka. Jadi, posisinya, Kemenag menunggu,” imbuhnya. 

• Pasca Pilkada, DKPP Terima 400 Lebih Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
• Kebijakan Kemendagri Menghadapi Tantangan dan Perkembangan Politik Nasional
• Isu Pilpres Tenggelamkan Berita Pilkada
• Seskab: Rakyat Sudah Memilih Di Pilkada 2018, Kalau Tidak Puas Gugatlah ke MK
• Sesuai UU Pilkada, Status Tersangka Tak Menghambat Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan kemungkinan pihaknya untuk menggandeng komponen Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri binaan Kemenag untuk masuk dalam tim pemantau. Tim ini akan dibentuk oleh Bawaslu dengan tujuan agar penyelenggaraan pemilu, baik Pilkada, Pileg maupun Pilpres, berjalan aman, damai, dan sesuai rencana. 

“Tahun ini ada 171 Pilkada, tahun depan ada Pileg dan Pilres. Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri agar pemilu berjalan aman, damai, dan sesuai aturan. Bawaslu butuh bantuan berbagai elemen masyarakat, termasuk Kemenag untuk bekerja sama bahu membahu mengawasi pemilu, agar berjalan sukses,” ujarnya. 

Abhan melihat, PTKN Kemenag dapat diajak kerja sama dalam berbagai program Bawaslu, seperti sosialisasi, pengawasan TPS, dan lainnya. “Kami juga membutuhkan bantuan Kemenag, agar politik SARA dan politik uang selama tahun politik ini, bisa diminimalisir,” ucapnya. 

Menag mengatakan, bahwa Kemenag membina puluhan PTKN. Ditjen Pendidikan Islam saja membina 57 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Selain itu, ada PTKN lainnya binaan Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Juga ada ratusan PTK swasta yang siap bekerja sama dengan Bawaslu. 

“Semoga penyelenggaraan pemilu tahun ini dan 2019 nanti, berjalan aman, damai dan sukses,” harap Menag.(p/ab)